KABUPATEN CIREBON, DBFM - Ganjar Pranowo telah memutuskan untuk menjadi oposisi pemerintahan dari presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikannya usai acara halal bihalal sekaligus pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada Senin (6/5/2024) lalu.

Meski menjadi oposisi, Ganjar menegaskan dirinya tidak akan memberikan kritik lewat cibiran terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengungkapkan akan melakukan kritik lewat jalur konstitusional seperti melalui parlemen.

Hal ini, sambungnya, demi menaikan cara berpolitik di Indonrsia.

Di sisi lain, meski Ganjar sudah mengumumkan berposisi menjadi oposisi, partai yang menaunginya yaitu PDIP belum secara resmi mengumumkan sikapnya pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi Cerminkan Sikap PDIP

Kendati belum ada pengumuman resmi, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa keputusan Ganjar menjadi oposisi adalah cerminan sikap dari partai berlambang banteng tersebut.

Hasto juga menjelaskan bahwa Indonesia kini sedang menghadapi berbagai persoalan.

Sehingga, sambungnya, perlu untuk disikapi serius seluruh elemen bangsa.

Hasto juga menjelaskan bahwa Indonesia kini sedang menghadapi berbagai persoalan.

Sehingga, sambungnya, perlu untuk disikapi serius seluruh elemen bangsa.

Keputusan PDIP Baru Diketok saat Rakernas

Terpisah, politisi PDIP, Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa keputusan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu baru memutuskan sikap apakah menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran atau tidak saat Rakernas PDIP yang bakal digelar 24-26 Mei 2024 mendatang.

Ketika ditanya terkait pernyataan Hasto bahwa keputusan Ganjar menjadi oposisi adalah cerminan sikap PDIP, Deddy menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi upaya untuk merawat demokrasi.

Kendati belum ada putusan resmi, Deddy menjelaskan bahwa menurut sejarah, PDIP akan selalu menjadi oposisi ketika kalah dalam pilpres.

Hal ini, katanya, semata-mata demi menjaga kepentingan rakyat dijalankan oleh pemerintahan.

( Artikel ini Bersumber : tribunnews.com )