KABUPATEN CIREBON, DBFM - Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Putu Rusta Adijaya berpendapat kenaikan harga beras di mayoritas daerah di Indonesia faktor keterbatasan produksi.

Menurutnya, minimnya produksi beras di dalam negeri disebabkan perubahan iklim serta penyakit dan hama.

“Kenaikan harga beras di Indonesia itu disebabkan oleh beberapa hal faktor utamanya adalah fenomena iklim El Nino yang semakin diperburuk dengan pendidihan global. Hal ini menyebabkan kekeringan esktrem sehingga petani di daerah penghasil beras gagal panen,” kata Putu, Kamis (22/2/2024).

“Perubahan iklim yang terakselerasi juga memperparah curah hujan sehingga padi tergenang dan mati. Hal ini membuat produksi padi berkurang dan mengurangi suplai di pasar,” paparnya.

Putu menegaskan kenaikan harga beras adalah hasil dari kurangnya ketersediaan beras untuk memenuhi permintaan beras.

“Penyakit dan hama yang menyerang tanaman padi menyebabkan rusaknya tanaman padi, gagal panen, yang berujung pada berkurangnya kuantitas produksi beras,” tambah dia.

Permasalahannya mayarakat Indonesia masih sangat tergantung dengan beras sebagai bahan pokok.

Demand beras yang tinggi ini tidak bisa terpenuhi oleh ketersediaan yang ada.

Alhasil, shortage beras membuat harga beras makin mahal, karena kuantitasnya sedikit di pasar.

“Walaupun mahal, masyarakat juga tetap membelinya karena sangat bergantung pada beras karena masyarakat sangat butuh, ada potensi penjual bisa mark-up harga,” jelasnya.

Putu juga menilai bahwa dampak restriksi ekspor beras India juga memengaruhi ketersediaan beras dalam negeri.

“Waktu India banned export beras beberapa waktu lalu, kuantitas beras global menurun karena ini. Mau tidak mau dampaknya juga dirasakan oleh Indonesia.

Memang persentase impor beras Indonesia dari India sedikit, tapi setelah ada ban tersebut, hal ini ikut mengurangi ketersediaan beras dalam negeri.

“Karena susah impor dari India, kita diversifikasi pasar impor ke Thailand dan Pakistan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Putu juga melihat faktor kampanye Pemilu 2024 juga menjadi potensi pendorong mahalnya harga beras

“Kampanye pemilu juga saya lihat sebagai potensi driven factor naiknya harga beras. Sudah kondisi jumlah berasnya sedikit di pasar, berasnya diborong oleh para Caleg untuk tujuan kampanye,” ungkapnya.

Belum lagi program Bansos Pemerintah yang juga gencar di masa kampanye Pemilu 2024 ini.

“Ya, kuantitasnya di pasar jadi makin berkurang. Demand-nya tadi tetap tinggi, harganya jadi makin mahal,” tuturnya.

Pemerintah diimbau untuk melakukan impor guna menstabilkan harga beras di Tanah Air.

Impor beras seyogyanyabdapat menjadi langkah jangka pendek saat ini untuk menstabilkan harga beras dan memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

Namun tetap harus ada perhitungan jumlah kuantitas beras impor dan jumlah pengeluaran untuk impor beras.

“Jangan karena impor, nanti semakin menekan defisit neraca perdagangan. Upaya ini juga untuk memenuhi kuantitas dan ketersediaan beras dalam negeri menjelang Ramadhan dan Lebaran 2024,” katanya.

Putu pun menyayangkan bahwa kenaikan harga beras terus menjadi permasalahan Pemerintah yang tidak kunjung usai.

Ia menyarankan beberapa hal kepada Pemerintah, seperti memperkuat kebijakan diversifkasi pangan, memperbaiki sarana dan prasarana pertanian, adaptasi teknologi, serta penelitian dan pengembangan.

“Saya menyayangkan kenaikan harga beras ini terus menjadi PR Pemerintah yang berulang. Padahal, kita punya cukup waktu untuk diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap beras.

Diharapkan agar sebelum berakhirnya masa Pemerintah sekarang, kebijakan diversifikasi pangan dapat diperkuat, tidak hanya untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras, tetapi juga meningkatkan akses dan nilai tambah untuk pangan lokal.

Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki dan juga meng-upgrade sarana dan prasarana pertanian yang ada, serta mengadaptasi dan mengimplementasi teknologi guna meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

Pemerintah mesti dapat memberikan bantuan penelitian dan pengembangan untuk dapat menciptakan padi yang lebih resilient terhadap perubahan iklim dan pupuk yang lebih ecofriendly, berkualitas, dan mampu mengusir hama.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah Pemerintah perlu memastikan adanya rujukan data terkini dan valid yang terintegrasi dan mudah diakses terkait ketersediaan dan kebutuhan, serta harga beras.

“Kolaborasi multi pihak untuk mengatasi tantangan ini juga diperlukan,” tutur Putu.

Satgas Pangan Polri telah mengecek ketersediaan beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (22/2/2024).

Pengecekan ini dilakukan menindaklanjuti isu kelangkaan beras yang belakangan ramai disoroti.

Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan memastikan, ketersediaan beras di Gudang Bulog Kelapa Gading melimpah.

"Kami dari Satgas Pangan Pusat mengecek langsung ke Gudang Bulog Jakarta, memastikan bahwa beras banyak dan cukup," kata Whisnu di lokasi.

Whisnu mengatakan, selain memastikan ketersediaan beras di Gudang Bulog, Satgas Pangan Polri juga meninjau hal serupa di pasar tradisional dan ritel modern.

Dia juga memastikan ketersediaan beras di pasar-pasar banyak dan aman.

"Kami pun mengawasi seluruh pasar-pasar becek. Mendapatkan data di seluruh Indonesia bahwa beras pun banyak, jadi tidak khawatir terkait dengan beras," jelas dia.

Adapun mulai hari ini, Bulog juga mendistribusikan 13.000 ton beras ke pasar-pasar melalui PT Food Station.

Seiring proses distribusi, Whisnu memastikan dalam satu hingga dua hari ke depan stok beras akan membanjiri pasar tradisional dan modern.

"Bulog telah menyalurkan hampir 13 ribu ton beras ke retail modern melalui Food Station. Artinya 1-2 hari ini akan dibanjiri oleh beras di pasar-pasar atau toko ritel modern," katanya.

BI Kendalikan Inflasi

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S Budiman mengungkapkan, inflasi beras secara bulan ke bulan (month to month/mtm) tercatat sebesar 0,64 persen.

Namun, inflasi volatile food atau pangan bergejolak di Januari 2024 menjadi 7,22 persen secara tahunan.

Atau naik dari 6,73 persen di Desember 2023.

"Pada bulan Januari kemarin inflasi dia (beras) berdampak 0,64 persen kenaikannya month to month," ungkap Aida.

"Akibat ini, dia bobotnya 3,43 persen sekarang kalau pakai Survei Biaya Hidup tahun 2022 yang baru dikeluarkan oleh BPS sehingga penyebabnya volatile food kita mencapai inflasinya 7,22 persen," sambungnya.

Aida melanjutkan, untuk rata-rata harga beras di sejumlah wilayah di Indonesia berbeda-beda.

Seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berada dikisaran Rp12.900 per kilogram. Sementara di Kalimantan Tengah dikisaran Rp18.800 per kilogram.

Aida melanjutkan, terdapat sejumlah faktor yang menjadikan harga komoditas beras merangkak naik.

Pertama, dampak musim panas yang berkepanjangan pada beberapa bulan sebelumnya membuat panen padi sedikit terganggu.

Kedua, jadwal produksi sejumlah sentra beras di Indonesia sedikit bergeser, imbas belum meratanya curah hujan di awal tahun.

"Memang karena El Nino. Diketahui mengalami indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) yang moderat, nah saat sekarang ini sudah ada musim hujan yang masuk ke Indonesia tapi baru 70 persen di-compare dengan kalau kita tahun lalu di bulan Januari itu sudah 77 persen," papar Aida.

"Nah ini akibatnya tentunya ada pergeseran periode tanam beras. Sekarang ini juga (hujan) mulai di bulan Januari untuk sebagian besar daerah sentra," lanjutnya.

Meski adanya gangguan rantai pasok dan melonjaknya harga beras, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar inflasi di Tanah Air terkendali.

Sejumlah upaya yang dimaksud seperti melakukan intervensi pasar dengan mengguyur retail-retail dengan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kemudian, Pemerintah juga memberikan bantuan sosial pangan bagi masyarakat miskin yang terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Tapi kemudian juga pemerintah sekarang ini untuk memastikan hal tersebut dilakukan impor melalui kecukupan Cadangan Beras Pemerintah. Seperti apa sekarang kondisinya CBP itu pada bulan Februari sudah mencapai hampir 1, 2 juta Ton jadi artinya kecukupan pasokan itu ada," papar Aida.

"Makanya Pemerintah lakukan SPHP atau operasi pasar stabilitas pasokan dan harga pangan, kemudian juga penyaluran bantuan pangan beras," pungkasnya. (Tribun Network/Reynas Abdila)

( Artikel ini Bersumber : tribunnews.com )