Soal Isu Jokowi Gabung Golkar, JK Singgung Aturan jadi Ketum, Idrus Marham: Semua Ada Tahapan

KABUPATEN CIREBON, DBFM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan politikus PDIP diisukan akan bergabung dengan Partai Golkar.

Menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), Partai Golkar selalu terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung.

Hal ini disampaikan JK saat ditemui usai acara Pembukaan Muktamar Dewan Masjid Indonesia (DMI), di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

"Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar tapi dengan syarat-syarat bergabung saja boleh apa yang tidak boleh," kata tokoh senior di Partai Golkar itu.

Meski siapapun bisa bergabung atau menjadi ketua umum (ketum) partai berlambang pohon beringin itu, Jusuf Kalla menyebut harus ada mekanisme yang ditempuh.

Apabila ingin menjadi ketua umum, minimal tokoh tersebut harus menjadi kader selama lima tahun.

Oleh sebab itu, JK memberikan isyarat jika Jokowi nanti akhirnya bergabung, yang bersangkutan tak bisa langsung menempati kursi pimpinan Partai Golkar.

"Tapi, kalau untuk jadi pengurus ada aturannya kalau untuk jadi ketua atau jadi apa minimum lima tahun harus punya pengurus," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai GolkarIdrus Marham, menyebut belum ada pembicaraan mengenai peluang Jokowi untuk menggantikan posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Meski demikian, dia menjelaskan tentang adanya Musyawarah Nasional (Munas) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di Partai Golkar

Berbagai keputusan dapat diambil di Munas. Bahkan bukan hanya perkara penunjukkan ketua umum, tutur Idrus, AD/ART saja bisa diubah di Munas.

"Ini semua bisa dibicarakan. Pengambil keputusan tertinggi ada di Munas. Jangankan itu, masalah ketua umum, jangankan itu, AD/ART saja bisa diubah."

"Artinya tertinggi betul itu (Munas), bagaimana Golkar ke depan, nasibnya ada di Munas sebagai lembaga tertinggi tertentu," kata Idrus saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut seseorang yang berpeluang menjadi ketua umum harus melalui berbagai tahapan di internal Partai Golkar.

Dan tahapan akhir yang penting adalah Munas Partai Golkar. Namun, dia menyebut saat ini partai belum sampai pada pembicaraan mempersiapkan Munas.

"Semua tentu ada pentahapan. Pentahapannya bagaimana? Ini ada momentum politik, kita baru ada pemilu."

"Nah kalau ada di belakang-belakang yang namanya, mungkin masih pacaran-pacaran, orang masih lagi PDKT, ha-ha. Tapi kan tidak perlu itu karena suasana kebatinan sudah dekat kok," jelasnya

Idrus juga menegaskan komitmen Partai Golkar untuk terbuka kepada siapa saja yang ingin bergabung.

Menurutnya, partai yang identik dengan warna kuning itu adalah milik masyarakat dan tidak dimiliki oleh segelintir pihak atau keluarga elite.

"Jadi kalau ada yang mau bergabung dengan Golkar, ya, dalam rangka bersama-sama membesarkan Golkar, ya, ini namanya partai go public, bukan milik keluarga, bukan milik satu kelompok, kan bebas bebas saja," ujarnya.

Di sisi lain, ia menyampaikan saat ini suasana kebatinan Jokowi dengan Partai Golkar begitu dekat.

Oleh sebab itu, jika ada senior Partai Golkar yang merasa tidak suka dengan Jokowi, hal itu karena mereka tidak pernah berkomunikasi.

"Enggak (senior Partai Golkar gerah), saya kira ini Golkar kalau pun ada gerah, itu bukan persoalan prinsip, ya, mungkin karena belum dekat saja suasana kebatinannya," ucap Idrus.

Jawaban Jokowi soal Isu Gabung Golkar

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah memberikan respons santai soal isu dirinya bergabung dengan Partai Golkar.

Mantan Wali Kota Solo itu berseloroh bahwa dirinya setiap hari masuk ke Istana.

"Saya tiap hari masuk Istana," kata Jokowi lalu tersenyum usai acara Rapim TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Sementara itu, Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar menyambut baik apabila Jokowi bergabung dengan Partai berlambang pohon beringin tersebut.

Apalagi, sambung Airlangga, eks Gubernur DKI Jakarta itu merupakan tokoh nasional.

"Baik, bagus-bagus saja. Pak Jokowi kan tokoh nasional, milik semua partai," ungkap Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Airlangga mengatakan bahwa sebagai tokoh nasional Jokowi dimiliki oleh semua partai.

"Seperti yang saya katakan tokoh nasional, dimiliki semua partai," jelas pria berusia 61 tahun itu.

( Artikel ini Bersumber : tribunnews,com )