JAKARTA - PT PLN (Persero) menyatakan kesiapannya melaksanakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang baru saja diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Senin (26/5) di Jakarta.

RUPTL ini dirancang sebagai panduan strategis dalam penyediaan listrik nasional, sekaligus mendukung program transisi energi dan kedaulatan energi yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“RUPTL adalah instrumen penting untuk memastikan ketersediaan listrik yang merata dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden dalam membangun kedaulatan energi berbasis potensi dalam negeri,” ujar Bahlil.

Rencana ini menargetkan peningkatan investasi hingga Rp2.967 triliun, yang terbagi ke dalam sektor pembangkit (Rp2.133 triliun), transmisi dan penyaluran (Rp565 triliun), serta distribusi dan program listrik desa (Rp268 triliun).

Selain nilai investasi yang besar, RUPTL juga diharapkan menciptakan 1,7 juta lapangan kerja, dengan mayoritas di sektor energi hijau.

Bahlil menyebutkan, sekitar 91 persen dari lapangan kerja yang tercipta akan termasuk dalam kategori green jobs, mencerminkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Program Listrik Desa (Lisdes) turut menjadi fokus dalam RUPTL kali ini, dengan target mengaliri listrik ke 780 ribu rumah tangga di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). 

"Harapannya, peningkatan akses listrik ini bisa mendorong pertumbuhan usaha mikro dan memperkuat ekonomi lokal," ucapnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan perusahaannya dalam menjalankan RUPTL sebagai bagian dari komitmen terhadap transisi energi dan pencapaian target emisi nol bersih.

“Lewat RUPTL ini, PLN ingin hadir tidak hanya sebagai penyedia listrik, tapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja hijau, dan pengentasan kemiskinan,” tandas Darmawan.