KABUPATEN CIREBON, DBFM- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, pada Minggu (18/2/2024) malam.

Pertemuan itu lantas dikomentari oleh partai lain di Koalisi Perubahan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Juru Bicara (Jubir) PKS, Muhammad Khalid, berpendapat bahwa pertemuan tersebut adalah hak yang dimiliki oleh Partai NasDem.

"Kalau pun belum ada komunikasi, saya kira tidak masalah. Itu hak NasDem yang kita hargai," ucap Khalid dilansir Wartakotalive.com, Senin (19/2/2024).

Dia mengaku pihaknya tetap menghormati langkah yang ditempuh oleh partai politik (parpol) lain dalam kontestasi Pemilu 2024.

Khalid menegaskan hal itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing partai.

"Pertama, kami menghormati setiap langkah partai politik dalam membangun komunikasi politik. Jadi bagi kami, itu kewenangan otonom dari setiap partai politik," ujarnya.

Selain itu, Khalid juga memaparkan bahwa pihaknya masih fokus mengawal suara masyarakat pada Pemilu 2024 supaya tak terjadi kecurangan.

"Fokus kami saat ini terus pantau dan kawal suara. Saksi-saksi kami sedang bekerja dan berjuang di lapangan memastikan perhitungan berjalan dengan jujur dan adil," paparnya.

Di sisi lain, dia mengakui belum mengetahui apakah partainya telah menjalin komunikasi dengan Surya Paloh terkait pertemuan tersebut.

"Terkait apakah sudah ada komunikasi atau belum. Saya belum dapat informasinya apakah sudah komunikasi atau belum," ungkapnya.

Senada dengan PKS, PKB juga menyatakan pertemuan antara Paloh dengan Jokowi merupakan hak Partai NasDem.

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut pihaknya enggan berspekulasi apakah pertemuan tersebut sebagai langkah Presiden Jokowi mengajak NasDem untuk keluar dari Koalisi Perubahan.

Namun apabila hal itu benar, dia pun menghormati keputusan yang diambil oleh NasDem.

"Kita tidak dapat mengira-ngira, itu hak dari Partai NasDem," ucap Cucun saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu.

Dia juga menuturkan, pertemuan Paloh dengan Jokowi tak pernah dikoordinasikan dengan Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN).

"Tidak ada koordinasi terkait pertemuan ketum-ketum partai di koalisi AMIN. Tidak ada," sambungnya.

Sebaliknya, jelas Cucun, Ketua Umum Partai NasDem itu juga tak memiliki kewajiban untuk memberi laporan kepada Koalisi Perubahan terkai pertemuan itu.

"Ya nggak mesti bilang juga, itu hak partai," terang Cucun.

Penjelasan Jokowi

Presiden Jokowi sendiri telah buka suara perihal pertemuannya dengan Surya Paloh. Dia menyebut bahwa hal itu hanyalah pertemuan politik biasa.

"Pertemuan politik biasa, bicara masalah publik juga biasa," kata Presiden Jokowi setelah meresmikan RSPPN Panglima Besar Soedirman, Jakarta Selatan, Senin.

Ketika ditanya apakah dirinya yang mengundang atau diundang oleh Surya Paloh, Jokowi mengatakan hal itu tak terlalu penting.

Dia menegaskan yang terpenting ialah benar ada pertemuan antara dirinya dengan Ketua Umum Partai NasDem itu.

"Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira yang paling penting itu," jelasnya.

Mengenai harapannya untuk Partai NasDem, mantan Wali Kota Solo itu mengatakan ketika sudah final hal tersebut akan disampaikan.

"Ini baru awal-awal, nanti kalau sudah final, nanti kita sampaikan."

"Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan, yang paling penting kan partai-partai lah," paparnya.

Jokowi lantas menyatakan dirinya menjadi jembatan untuk semua pihak, bukan untuk pihak tertentu. Menurutnya, urusan politik merupakan urusan partai.

"Jembatan untuk semuanya, saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya karena urusan politik itu urusan partai-partai," sambungnya.

( Artikel ini Bersumber dari tribunnews.com )