KABUPATEN CIREBON, DBFM -  Wacana hak angket terus bergulir. Partai-partai pendukung calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3 akan mengajukan hak angket meminta keterangan kepada Presiden Joko Widodo ihwal dugaan kecurangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Untuk mematangkan rencana ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan tokoh senior Partai Golkar yang juga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tiga sekretaris jenderal (sekjen) tiga partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) lainnya, yakni Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi, Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid sudah menggelar pertemuan untuk menyamakan persepsi, Kamis (22/2/2024) malam.

PKS jelas-jelas mendukung inisiatif pengajuan hak angket ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan upaya politik lewat penggunaan hak angket lebih bagus daripada harus mengadu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ini menarik. (hak) Angket ini bagus, daripada kita ke MK, ada pamannya. Lebih baik kita ke angket, cantik, iya kan,” kata dia dikutip dari Breaking News KompasTV.

“(Soal usulan hak) angket kita sudah pengalaman kok, indah kerjanya, panjang waktunya, dan kemampuan. Tinggal kita tunggu lokomotifnya.”

Aboe Bakar mengawali pernyataannya dengan membacakan sebuah pantun yang isinya mengkritisi amburadulnya data Sirekap.

“Rumbuh merata si pohon tebu, tebu diolah menjadi gula Belum selesai proses pemilu, kita fokus menjaga suara."

"Dalam semak ada duri, ayam kuning buat sarang. Sirekap muncul menjadi juri, membuat pusing semua orang."

"Pergi memancing saat fajar, pulang siang membawa ikan. Jika pemilu sudah kita gelar, jangan curang saat penghitungan,” demikian pantun yang dia bacakan.

Aboe Bakar mengatakan, pertemuan dengan sekjen PKB dan Nasdem merupakan rutinitas ketiga sekjen, yang sempat tertunda setelah pelaksaan pemilu.

“Jadi memang kita kumpul ini rutin, tapi memang menjelang pemilu yang sudah selesai, kita sibuk masing-masing, bawa diri masing-masing, menjaga kamar masing-masing, hitung-hitungan saling kroscek,” kata dia.

“Kita juga sering kroscek begitu dihentikannya Sirekap, mengerikan Sirekap itu ya,” tambahnya.

Sambil memantau perolehan suara masing-masing, kata dia, mereka juga memantau kondisi-kondisi lapangan, dan mendengar banyak sekali keluhan kecurangan di lapangan.

"Pertemuan ini memang sengaja kita buat biar lebih suasana harmonis dan hangat dalam kebersamaan.”

“Kita juga mengikuti apa yang disampaikan calon presiden kita dan cawapres kita Anies dan Muhaimin, yang mengatakan akan menanti, menunggu apa yang dilakukan oleh PDI-P untuk mengajukan angket,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono menyampaikan rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan tokoh senior Golkar Jusuf Kalla bukanlah bagian dari agenda Partai Golkar meskipun Jusuf Kalla pernah menjadi ketua umum Partai Golkar.

"Itu kan bukan agenda partai yah. Jadi tidak melibatkan Golkar," kata dia saat dikonfirmasi, Minggu (25/2/2024).

Dave bilang menyatakan pihaknya masih menunggu terkait sejauh mana terkait rencana pertemuan Megawati dan JK tersebut.

Dia menekankan, Partai Golkar menolak terkait rencana hak angket mengenai kecurangan pemilu.

"Kita lihat ya, pembahasannya sejauh mana, karena sikap partai sudah jelas dan tegas menolak apapun usaha yang berkaitan dengan hak angket," ujarnya.

Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus meyakini pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla alias JK akan membahas mengenai kondisi demokrasi di Indonesia.

Deddy mengatakan, saat ini kualitas demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan akibat cawe-cawe kekuasaan.

"Ya pasti (Megawati dan JK) bicara apa yang sekarang jadi paling urgent kan, tentang merosotnya kualitas demokrasi kita akibat cawe-cawe kekuasaan," kata Deddy kepada Tribunnews.com, Kamis (22/2/2024).

Karenanya, Deddy meyakini Megawati dan JK sedang berupaya untuk mengembalikan marwah institusi negara.

"Dan (bicara) bagaimana mengembalikan marwah institusi negara yang porak-poranda karena berbagai penggunaan kekuasaan yang ugal-ugalan," ujarnya.

Menurutnya, tak hanya JK yang ingin bertemu dengan presiden ke-5 itu, melainkan beberapa tokoh lain juga.

"Saya kira tidak hanya Pak JK. Saya kira banyak tokoh juga yang pengen ngobrol lah tentang situasi Indonesia hari ini," ucap Deddy.

"Tapi siapa saja dan waktunya, saya enggak ngerti karena saya lagi ngurusin suara di kecamatan di dapil (daerah pemilihan)," ungkapnya menambahkan.

Deddy mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai kapan pertemuan itu akan digelar. "Saya dengar begitu (Megawati bertemu JK), tapi pastinya enggak tahu," imbuhnya.

( Artikel ini Bersumber : tribunnews.com )