DBFMCIREBON - Prospek ekonomi global masih dibayangi tensi geopolitik. Pertumbuhan ekonomi cenderung lemah dan divergen, dengan tensi geopolitik yang meningkatkan kerentanan rantai pasok, utamanya konflik di Timur Tengah dan perang di Ukraina. 

Sektor riil di Jawa Barat terkendali yang ditunjukan dengan tingkat inflasi Maret 2024 di bawah 5 persen, yaitu sebesar 3,48 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,78. 

Neraca perdagangan luar negeri regional Jawa Barat bulan Februari 2024 masih melanjutkan surplus sebesar USD 1,99 miliar. 

Tercatat di BPS Jabar nilai ekspor Februari 2024 mencapai USD 3,00 miliar atau meningkat 2,09 persen dibanding Januari 2024. 

Sementara nilai impor Februari 2024 mencapai USD 1,01 miliar atau meningkat 1,24 persen dibanding Januari 2024.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Humas P2Humas Kanwil DJP Jabar II, Henny Suatri Suardi yang mengatakan bahwa, perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terkini realisasi APBN regional Jawa Barat hingga akhir Maret 2024 menghasilkan surplus sebesar Rp4,96 triliun. Total pendapatan Rp35,61 triliun (21,77 persen) dan total belanja Rp30,65 triliun (25,51 persen). 

“Kenaikan terbesar terjadi pada Pajak Bumi dan Bangunan yang tumbuh 226,51 persen atau senilai Rp28,44 miliar dan PPh non migas yang tumbuh sebesar 10,43 persen, juga adanya kenaikan PNBP BLU yang signifikan karena terdapat perubahan kebijakan percepatan pengesahan pendapatan BLU,” katanya, Sabtu (27/4/2024).

Ia memaparkan, kinerja belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan senilai Rp7,40 triliun, pertumbuhan terjadi di semua jenis Belanja terutama di Belanja Barang senilai Rp4,19 triliun. 

Realisasi TKD tumbuh sebesar 38,99 persen (yoy) yang utamanya dikontribusi oleh kenaikan DAU dan DAK Non Fisik.

"Kinerja Penerimaan APBN Penerimaan pajak sampai 31 Maret 2024 mencapai Rp 26,42 triliun. Jenis pajak PPh Non Migas mengalami peningkatan sebesar 9,95 persen (Rp1,3 triliun)," ujarnya.

PBB mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 127,99 persen (Rp19,38 miliar) dibandingkan periode Maret 2023. 

PPh 21 tumbuh 20,17 persen didorong banyaknya pembayaran pajak masa Desember 2023 yang dibayarkan pada triwulan I 2024. 

"Selain itu, peningkatan PPh juga disumbang pembayaran sekaligus atas jaminan hari tua, uang tebusan pensiun, uang pesangon dan bonus tahun 2023 yang dicairkan pada triwulan I 2024," ucapnya.

Dari sisi sektor dominan, sektor Industri Pengolahan berkontribusi terbesar yaitu sebesar 44,72 persen. Diikuti dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh 4,22 persen seiring dengan semakin membaiknya aktivitas masyarakat di sektor perdagangan internasional dengan kontribusi sebesar 21,54 persen.

Sementara, capaian penerimaan neto Bea Cukai Jawa Barat sebesar Rp 7,44 triliun atau 20,60 persen dari target tahunan. Pertumbuhan total penerimaan Bea dan Cukai (yoy) turun sebesar 22,24 persen atau senilai Rp2,13 triliun. 

“Hal ini dikarenakan terdapat kenaikan target penerimaan untuk wilayah Jawa Barat sebesar Rp36,09 triliun dari target tahun 2023," ungkapnya. 

Menurutnya, Langkah optimalisasi penerimaan dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta pengamanan penerimaan negara melalui Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN) TA 2024.

"Optimalisasi ekstra effort penerimaan melalui audit, penelitian ulang, monitoring umum dan khusus, penagihan aktif dan join collection serta implementasi Ultimum Remedium Cukai, dan kegiatan lainnya,” katanya.

Total realisasi PNBP mengalami pertumbuhan sebesar 12,09 persen (yoy) dengan capaian 35,69 persen dari target Rp4,91 triliun yang dikontribusi oleh PNBP lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum. 

Capaian PNBP lainnya dikontribusi dari realisasi pada akun pendapatan paspor, pendapatan penerbitan STNK, pendapatan BPKP, penerimaan kembali TKD dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu dan pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31 maret 2024 mencapai Rp12,11 triliun tumbuh 74,93 persen dari tahun sebelumnya yang didukung oleh peningkatan signifikan realisasi pada seluruh jenis belanja. 

Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp5,02 triliun dikontribusi oleh kenaikan pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri serta PNS seiring kenaikan gaji pokok PNS dan TNI/Polri, Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito, Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS, serta Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp5,72 triliun, tumbuh sebesar 113,32 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. 

"Yang didorong oleh peningkatan kinerja pada hampir seluruh jenis Belanja Barang terutama dikontribusi oleh kegiatan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Tahun 2024 pada KPU, Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit, serta Pelayanan Kesehatan dan JKN," jelasnya.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp1,35 triliun, tumbuh signifikan sebesar 92,62 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang dikontribusi realisasi pada Program Ketahanan Sumber Daya Air, infrastruktur dan Wajib Belajar 12 tahun, serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tercatat sebesar Rp17,13 miliar, Realisasi Bansos sampai Maret 2024 untuk Rehabilitasi Sosial sebesar Rp2,39 miliar dan Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial sebesar Rp14.73 miliar. 

Penyaluran Bansos di Jawa Barat pada tahun 2020 sampai 2023 terbesar pada 7 Kabupaten yaitu Bogor, Cianjur, Cirebon, Garut, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung yang diikuti dengan kenaikan IPM pada setiap tahunnya. 

Realisasi TKD TA 2024 hingga 31 Maret 2024 lebih besar dibanding periode yang sama tahun 2023, realisasi TKD meningkat 10,39% dibanding realisasi Maret 2023 dari Rp16,8 triliun menjadi Rp18,55 triliun. 

Hingga Maret 2024 hampir semua jenis TKD telah realisasi kecuali DAK Fisik, realisasi terbesar pada DAU sebesar Rp10,31 triliun yang merupakan penyaluran DAU Block Grant. Kemudian DAK Non Fisik sebesar Rp5,57 triliun yang berupa dana Bantuan.

Operasional Satuan Pendidikan (BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan). Sebagai kesimpulan, saat ini risiko global masih tinggi dibayangi tensi geopolitik, serta tantangan digitalisasi ekonomi, perubahan iklim, dan transisi demografi menuju ageing population. 

Seiring aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, kinerja APBN hingga 31 Maret 2024 masih mencatat surplus, namun perlu mengantisipasi perlambatan Pendapatan Negara.

Meski kondisi domestik relatif kuat, pemerintah akan terus mewaspadai volatilitas pasar keuangan dan perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia.

"APBN 2024 di Jawa Barat terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan,” pungkasnya.