Kasus Penipuan dan Penggelapan Pasar Jagasatru Mandek, Pelapor Akan Ajukan Praperadilan Polres Cirebon Kota

KOTA CIREBON, DBFM – Pelapor dugaan penggelapan dan penipuan lahan Parkir Pasar Jagasatru, Rasman Wiranata dan Hendrayana mengaku kecewa dengan proses hukum di Polres Cirebon Kota.

Rasman, pelapor dugaan tindak pidana  penipuan dan penggelapan menyampaikan bahwa kasus tersebut diduga dilakukan oleh H. Ud dan H. DD yang merupakan anggota DPRD kabupaten Kuningan dan DD mantan Direktur Operasional PD Pasar Cirebon.

Dijelaskan dia, dalam kerjasama pengelolaan parkir di pasar Jagasatru, Ia merasa terkejut karena selama tiga bulan terakhir berupaya untuk mendapatkan informasi hasil gelar dari penyidik Polres Cirebon Kota.

“Namun, kami mendapat informasi berupa penghentian penyelidikan perkara yang dilaporkannya melalui Surat Pemberitahuan Hasil Laporan No. B/627/IX/2022/Reskrim tanggal 28 September 2022,” ujarnya, Rabu (12/10/22).

Rasa kaget juga disampaikan Penasihat Hukum Rasman, Dan Bildansyah SH didampingi Arief Normawan, SH MH dan Bambang Hermanto HS, SH menyatakan bahwa dari pemeriksaan terakhir terhadap ahli pidana, diperoleh keterangan dalam peristiwa yang dilaporkan kliennya tersebut, di dalamnya ada perbuatan melawan hukum.

“Hal ini selaras dengan bukti putusan perkara perdata No.47/Pdt.G/2021/PN.Cbn tanggal 27 Juni 2021  yang dijadikan sebagai salah satu bukti laporannya oleh pihak Rasman,” ungkap Bildansyah.

Pihaknya merasa terkejut ketika diberitahu melalui surat itu bahwa penyelidikan perkara yang dilaporkan kliennya dihentikan penyelidikannya.

“Pihak Pak rasman selaku pelapor sudah melayangkan surat keberatan yang ditujukan ke Kapolres Cirebon Kota dengan tembusan ke Mabes dan Polda,” ucap Bildansyah.

Menurutnya, dalam surat tersebut selain tidak diuraikan alasan hukum penghentiannya, juga terdapat hal yang kontradiktif. Dimana satu sisi penyelidikannya dihentikan, tapi di sisi lain disebutkan guna penyelidikan atas perkara yang dilaporkan Rasman, adapun pihak Polres Cirebon Kota telah menunjuk 3 penyidik/penyelidiknya.

“Titel Surat pemberitahuan Hasil Laporan juga tidak lazim dan baru didengar di dalam prakteknya. Dalam KUHAP atau dalam SKEP Kapolri yang mengatur tentang manajemen penyidikan, istilah itu tidak dikenal,” kata Bildansyah.

Pihaknya mengaku akan menempuh praperadilan. menurutnya, penghentian penyelidikan bukanlah termasuk ranah pemeriksaan praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHAP.

“Itu lah tantangan. Nilai nilai hukum terus berkembang, sepanjang kita bisa mengargumentasikannya secara baik dan logis, hukum akan mengakomodir. Dulu kita juga pernah mengajukan praperadilan terhadap penyitaan dan status DPO yang nyatanya bukan termasuk ranah pemeriksaan praperadilan tapi ternyata diterima dan dimenangkan,” pungkas Bildansyah.