OJK Cirebon Siapkan Tujuh Fokus Kebijakan Utama di Tahun 2022

Bagikan Artikel Ini

KOTA CIREBON, DBFM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menyiapkan tujuh fokus kebijakan utama di tahun 2022. Adapun rencana kebijakan tersebut sejalan dengan upaya OJK untuk terus berperan aktif dalam mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh kuat serta mampu menciptakan kesempatan kerja luas dan seimbang di semua sektor perekonomian.

Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Cirebon, Fredly Nasution dalam Konferensi Pers akhir tahun yang bertempat di Kantor OJK, Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, Selasa (28/12/2021).

Fredly menyebutkan, tujuh fokus kebijakan utama OJK tahun 2022 yang pertama adalah mengantisipasi dampak normalisasi kebijakan di negara maju dan penyebaran varian baru Covid-19 dengan pemantauan yang bersifat pre-emptive.

“Selain itu memperkuat asesmen terhadap sektor jasa keuangan secara berkala dan melakukan kajian pertumbuhan ekonomi secara periodik, serta memperkuat sinergi kebijakan dan kolaborasi dalam lingkup Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),” ungkapnya.

Kemudian yang kedua, kata Fredly mengimplementasikan roadmap keuangan berkelanjutan tahap II (2021-2025) dan terus mengoptimalkan peluang pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru dan langkah mitigasi climate-related financial risk di sektor jasa keuangan untuk memperkuat resiliensi ekonomi dalam kerangka sustainable finance.

Fokus yang ketiga yakni, mempercepat transformasi ekonomi digital sektor jasa keuangan dan pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi berbasis teknologitermasuk memberikan ruang bagi LKM dan BPR/BPRS untuk masuk ke dalam ekosisten digital,” ucapnya.

Sementara fokus yang ke empat yaitu, Meningkatkan efektivitas program inklusi keuangan dan perlindungan konsumenmelalui percepatan akses keuangan bagi pelaku UMKM dan masyarakat yang belum bankable serta penguatan kebijakan perlindungan konsumen yang seimbang antara SJK dan konsumen, termasuk di dalamnya partisipasi aktif dalam program Gernas BBI dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta peningkatan penanganan pengaduan (complaint handling).

“Selanjutnya fokus yang ke lima dengan melanjutkan implementasi penguatan sektor jasa keuangan syariah melalui pengembangan inovasi produk layanan dan aktivitas dengan kualitas dan aspek pricing yang kompetitif dalam satu ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah yang terintegrasi,” ujarnya.

Sedangkan fokus yang ke enam, Fredly berujar, menyelesaikan reformasi industri keuangan non-bank yang merupakan program multi-yearsdalam rangka membangun IKNB yang sehat, berdaya saing, dan berperan optimal bagi perekonomian nasional, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada IKNB.

Dan yang terakhir fokus ke tujuh, memperkuat tata kelola dan manajemen strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OJKsecara akuntabel, efektif dan efisien sekaligus dalam rangka mempersiapkan transisi kepemimpinan OJK,” tandas Fredly. (denny)

Bagikan Artikel Ini