APBD 2022 Kota Cirebon Fokus Pada Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi

KOTA CIREBON, DBFM – DPRD Kota Cirebon mengesahkan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 menjadi Perda dalam Rapat Paripurna, Senin (22/11/2022).

Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati SPd mengatakan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 104 PP Nomor 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota Cirebon sudah menyampaikan Raperda tentang APBD tahun 2022 pada 11 Oktober 2021 lalu.

“Pembahasan APBD tahun 2022 telah dirampungkan dan disepakati oleh Pemkot Cirebon yang diwakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD,” ungkapnya.

Juru Bicara Banggar DPRD sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah menyampaikan, jika APBD tahun sebelumnya berfokus untuk penanggulangan dampak Covid-19, maka, pada APBD tahun 2022 lebih menekankan pemulihan ekonomi akibat pandemi.

“Kota Cirebon menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 82,3 miliar pada APBD tahun 2022. Alokasi anggaran BTT ini lebih besar daripada amanat yang tertuang dalam Surat Edaran Mendagri,” ucapnya.

Secara keseluruhan, tambahnya, pendapatan pada APBD tahun 2022 Kota Cirebon terpasang Rp 1,45 triliun. Begitupun dengan alokasi belanja, tidak jauh berbeda.

Situasi dan kondisi saat ini sudah normal. Ia pun berharap alokasi anggaran belanja tak terpangkas seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Kami berharap kondisi normal ini, masyarakat khususnya pelaku ekonomi di Kota Cirebon bisa tertib. Agar DPRD dan Pemkot Cirebon hanya fokus pemulihan ekonomi, bukan fokus pada kesehatan karena kasus Covid-19 meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Cirebon Nashrudin Azis menjelaskan sesuai aturan perundang-undangan persetujuan dalam Raperda APBD paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Dalam hal ini, lanjut Azis, Kota Cirebon sudah menyelesaikan dan menetapkan APBD tahun anggaran 2022 secara tepat waktu.

“Raperda yang sudah disetujui bersama ini akan disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, paling lambat tiga hari sejak tanggal persetujuan,” tandas Azis.

  • Reporter: Denny Heryanto
  • Editor: Dewi Fitri Kurniawan
  • Redaktur: Joko Rumanto
  • Pemred: Dwi Dewi Nurhasanah