Polri Tuding Berita Terkonfirmasi Sebagai Hoaxs, AJI Sebut Upaya Bungkam Kebebasan Pers

Bagikan Artikel Ini

JAKARTA, DBFM – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyebut polri telah membungkam kebebasan pers dengan menstempelkan kebenaran berita yang terkonfirmasi sebagai pemberitaan hoaks.

Tudingan hoaks itu disampaikan melalui situs tribratanews.bengkulu.polri.go.id 
dengan judul “Polri Stempel Hoaks Informasi 63 Pasien RSUP dr Sardjito Meninggal dalam Sehari akibat kekurangan oksigen” pada Senin (05/07/2021). 

Situs berita milik polri tersebut, mengutip pernyataan Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Sudarno bahwa berita itu tidak benar alias hoaks, dan telah meresahkan masyarakat Indonesia. 

Selain itu artikel tersebut juga diposting ke beberapa akun resmi Polri seperti akun instagram Polda_bengkulu. Pada gambar artikel, Polri melabeli dengan stempel hoax. 

Apalagi, dalam cuitan Andreas Harsono melalui akun twitter mencantumkan laporan yang terbit di Kompas.id berjudul “Kehabisan Oksigen, 63 Pasien di RSUP DR.Sardjito Meninggal dalam Sehari” juga diberikan stempel Hoaks besar berwarna merah dan tertulis Divisi Humas Polri.  

Melalui keterangan pers, Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Erick Tanjung mengatakan, AJI telah menelusuri soal pemberitaan berjudul ’63 pasien Covid-19 yang meninggal dunia, akibat habisnya pasokan oksigen di RSUP DR.Sardjito Yogyakarta’ tayang, Minggu, 4 Juli 2021. 

AJI mencatat ada sejumlah media nasional yang turut memberitakan diantaranya, CNN Indonesia.com, Tempo.co, Gatra.com, Suara.com dan Kompas.id.

“Laporan tersebut merupakan hasil konfirmasi media dengan Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas RSUP Dr Sardjito, Banu Hermawan,” ujar Erick, Kamis, (8/7/2021).

Banu Hermawan merupakan sumber pemberitaan media nasional itu menyatakan bahwa data 63 pasien Covid-19 yang meninggal dunia di RS Sardjito itu adalah data sejak Sabtu hingga Minggu (3-4 Juli).

“Pernyataan pihak Humas RSUP RS Dr. Sardjito tersebut tentunya menjadi sumber resmi dan terpercaya media untuk menulis laporan ini. Pemberitaan media tersebut telah memenuhi unsur kaidah jurnalistik dan tidak tepat jika disebut berita bohong dan tanpa sumber yang jelas atau hoaks,” tegas Erick.

Meskipun setelah berita itu viral, sehari kemudian Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito, Rukmono Siswishanto melakukan klarifikasi soal beberapa pasien yang meninggal tidak tertolong akibat masalah klinis meskipun sudah tersuplai oksigen. Serta berapa jumlah pasien yang tidak tertolong akibat kekurangan tabung oksigen.

“Namun fakta dilapangan memang oksigen sentral RSUP Dr Sardjito benar-benar langka dan pasien disokong dengan bantuan oksigen tabung kiriman dari Polda DIY. atas kondisi kritis tersebut menyebabkan banyak pasien Covid-19 tidak tertolong,” ucap Erick.

Tak hanya disitu, Erick pun mencontohkan ada pula institusi negara lain turut memberikan label hoaks terhadap berita yang merupakan produk jurnalistik.

“Seperti stempel hoaks oleh Puspen TNI terhadap kantor berita Reuters tentang enam demonstran tewas ditembak aparat di Papua. Di mana, artikel tersebut juga dipublikasi oleh media online Suara.com,” kata Erick.

Menyikapi sejumlah permasalahan itu, AJI menyatakan sikap. Pertama, mencecam Divisi Humas Polri dan Polda Bengkulu yang memberikan cap hoaks terhadap berita yang terkonfirmasi. 

“Laporan tersebut mencantumkan konfirmasi dari pihak RS DR. Sardjito, Yogyakarta melalui bagian humas. Stempel hoaks atau informasi bohong terhadap berita yang terkonfirmasi, merusak kepercayaan masyarakat terhadap jurnalisme profesional yang telah menyusun informasi secara benar sesuai Kode Etik Jurnalistik,” ucap Erick.

Kedua, tindakan memberikan cap hoaks secara serampangan terhadap berita yang terkonfirmasi merupakan pelecehan dan dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap jurnalis.

“Pasal 18 Undang-undang Pers menjelaskan sanksi pidana bagi orang yang menghambat atau menghalangi jurnalis dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik dengan ancaman pidananya yaitu penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta rupiah,” tegasnya.

Ketiga, mendesak Divisi Humas Polri mencabut stempel hoaks terhadap berita yang terkonfirmasi tersebut, serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Apalagi, kata Erick, Pelabelan hoaks akan membuat pers menjadi takut dalam membuat berita atau dikhawatirkan memicu praktik swasensor. 

“Upaya yang dapat mengarah kepada pembungkaman pers ini pada akhirnya dapat merugikan publik karena tidak mendapatkan berita yang sesuai fakta. Padahal publik membutuhkan informasi yang valid di tengah pandemi yang tak kunjung berakhir untuk membuat keputusan yang tepat,” ucapnya.

Terakhir, sepatutnya, kata Erick, Mabes Polri atau Humas Polda Bengkulu dapat meminta hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang Undang Pers. Polri juga disarankan untuk dapat melapor ke Dewan Pers yang memiliki wewenang dalam penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

“Polisi sebagai aparat penegak hukum semestinya dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada,” tandasnya. (denny)

Bagikan Artikel Ini