Satgas Covid-19 Mulai Tindak Tegas Pelanggar PPKM Darurat

Bagikan Artikel Ini

KOTA CIREBON, DBFM – Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis meminta masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi aturan selama pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

“Satgas Penanganan Covid-19 mulai hari ini akan melakukan tindakan tegas bagi pelanggar PPKM darurat,” ujar Wali Kota usai melepas tim penindakan disiplin PPKM darurat di Balaikota Cirebon, Senin, (5/7/2021).

Azis menjelaskan, per 3 Juli 2021 lalu telah membentuk 5 tim. adapun masing-masing tim dipimpin oleh camat. Para camat ini yang kemudian bertugas untuk memastikan pelaksanaan PPKM darurat di wilayahnya bisa berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

“Tim yang sudah dibentuk, bertugas untuk menyisir, melakukan tindakan dan eksekusi terhadap pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan PPKM darurat,” jelasnya. 

Azis mengatakan, selama dua hari sebelumnya petugas lebih mengutamakan sosialisasi. maka di hari ketiga pelaksanaan PPKM darurat tindakan tegas mulai dilakukan.

“Tindakan tegas yang kami ambil tetap mengacu pada aturan yang ada, baik berdasarkan perda maupun aturan lainnya yang lebih tinggi. untuk yang tidak menggunakan masker akan dikenakan denda sebesar Rp100 ribu,” tegas Azis.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi, menerangkan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPKUKM) Kota Cirebon telah memetakan 10 jenis usaha yang diperbolehkan buka selama pelaksanaan PPKM darurat.

“Yang terdiri dari toko, supermarket maupun minimarket yang menjual sembako dan barang kebutuhan sehari-hari, toko yang menjual material bangunan untuk menunjang kegiatan konstruksi, apotek maupun toko obat dan toko yang menjual alat-alat kesehatan,” terang Agus.

Selain itu, kata Agus, toko kelontong yang menjual kebutuhan rumah tangga, jasa layanan fotokopi, toko yang menjual makanan atau bahan makanan, bengkel, toko yang menjual spare part motor dan mobil tapi bukan aksesori.

“Dan terakhir toko yang menjual kebutuhan bayi seperti makanan pendamping asi, diapers dan sejenisnya tapi tidak termasuk pakaian dan mainan anak. Di luar itu, kami mohon kesediaannya untuk tidak membuka toko nya di masa PPKM darurat ini,” ungkap Agus.

Bagikan Artikel Ini