Komisi III DPRD Kota Cirebon Dorong Percepatan Validasi Kepesertaan JKN-KIS

Bagikan Artikel Ini

KOTA CIREBON, DBFM – Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat lanjutan bersama Dinkes, Disdukcapil dan BPJS Kesehatan cabang Cirebon. rapat tersebut terkait progres validasi data antara data kependudukan dan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB mengungkapkan, Komisi III mendorong percepatan validasi antara data kependudukan dan kepesertaan calon penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC) 100 persen.

“Tadi ada yang dilaporkan bahwa ada sekitar 45 ribu peserta yang tidak padan (valid) versi BPJS Kesehatan. Kalau dari Dinkes ada sekitar 48 ribu yang tidak padan,” ungkapnya, Jumat, (18/6/2021).

Tresnawaty menjelaskan untuk alur validasi antara data kependudukan dan kepesertaan JKN-KIS. yakni dengan mengecek NIK melalui nomor WhatsApp Disdukcapil. jika NIK valid, selanjutnya pengecekan dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN BPJS Kesehatan.

“Silakan dicek, valid atau tidak. Kalau bermasalah atau tidak valid, silakan ajukan ke RT, kemudian dilanjut RW, Dinkes, dan BPJS untuk diproses,” jelasnya.

Komisi III juga meminta masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses validitas. pasalnya, petugas banyak menemukan ribuan data kependudukan dan kepesertaan yang tak valid.

“Proses ini merupakan upaya kita untuk mencapai target. tahun lalu kepesertaan BPJS (JKN-KIS) sekitar 87 ribu. Kemudian Walikota menurunkan SK untuk menambah peserta (PBI) hingga menjadi 107 ribu. artinya harus ada tambahan 20 ribu peserta BPJS. Nah, kita sedang menyaring 20 ribu (peserta) ini,” kata Tresnawaty.

Menurutnya, hingga Juni ini, dari target 20 ribu, baru terealisasikan 2.300 peserta baru. bahkan, pihaknya pun terus melakukan percepatan, sebab bisa membantu menyerap anggaran yang sudah diketuk palu.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Nopi Hidayat mendukung upaya validitas melalui nomor aduan Disdukcapil. bahkan akan memverifikasi kembali ke RT/RW untuk melakukan cleansing (membersihkan) melalui jalur database dan ril.

“Kami menemukan banyak data yang tumpang-tindih sekitar 45 ribu dan perlu tindak lanjut untuk mengurainya. jangan sampai ada rekaman (NIK) lama masih ada,” kata Nopi.

Nopi menyebutkan, Kota Cirebon menduduki peringkat teratas perihal kepesertaan program JKN-KIS di tingkat Jawa Barat. Sebab, 97,25 persen dari jumlah penduduk sudah menjadi peserta JKN-KIS.

“Ada nama-nama yang sama tapi alamatnya berbeda. Jangan sampai pemda membayar dua kali atau tidak terbayarkan lantaran persoalan data yang tidak sinkron,” ujarnya.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Cirebon, dr Sri Laelan Erwani membeberkan, jumlah usulan yang diterima sebanyak 30.431 orang dan yang sudah diproses oleh BPJS Kesehatan baru 17.154 orang dan 12.406 diantaranya sudah mutasi atau migrasi.

“Dari jumlah diproses ada 5.118 yang mengalami kegagalan. karena beberapa alasan, misalnya tidak ada berkas, NIK tidak online, format NIK tidak sesuai hingga ajuan ganda,” beber Laelan.

Bagikan Artikel Ini