DPRD Kota Cirebon Setujui Perda Pengelolaan Perumahan dan Permukiman

KOTA CIREBON, DBFM – Dalam rapat paripurna DPRD Kota Cirebon menyetujui Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Cirebon.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati menjelaskan, Raperda ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang digelar pada 3 April 2021. selain itu, Pansus dan tim asistensi telah mematangkan pembahasan raperda tersebut.

“Perda ini untuk menjamin pemeliharaan, pengelolaan sarana prasarana utilitas perumahan dan permukiman yang sudah dibahas secara intensif oleh Pansus bersama tim asistensi, sehingga bisa diparipurnakan untuk mendapatkan persetujuan,” ungkap Affiati, Senin, (14/6/2021).

Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis, menyatakan Perda tersebut mengatur pengelolaan dan tata laksana utilitas di perumahan. adapun setiap pengembang wajib menyediakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

“Yang termasuk fasum dan fasos seperti saluran air, sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH), lahan untuk ibadah, serta utilitas jaringan seperti Penerangan Jalan Umum (PJU), Jaringan listrik, dan lainnya,” ucap Azis.

Wali Kota menegaskan, untuk alokasi fasum dan fasos, pengembang perumahan wajib menyediakan 40 persen lahan yang dapat dipakai bersama oleh penghuni kompleks perumahan.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda, Cicih Sukaesih menuturkan, Aset perumahan dan permukiman yang bisa diserahkan dan dikelola Pemkot Cirebon diantaranya, saluran air, jalan, utilitas listrik, dan lainnya.

“Sedangkan 40 persen lahan yang disediakan, ini sesuai dengan rencana tapak (site plan) yang disahkan pemerintah daerah. kemudian, untuk ketentuan lebih lanjutnya diatur peraturan wali kota (perwali),” kata Cicih.

Kepala Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon Agung Sedijono menyebut saat ini perumahan di Kota Cirebon mencapai 127, sedangkan pengembang perumahan berjumlah 18.

Ia mengaku, dari ratusan perumahan hanya 6 perumahan yang sarana dan prasarana umumnya diserahkan ke Pemkot Cirebon. menurutnya, pada bulan ini ada 6 pengembang akan menyerahkan fasum dan fasosnya.

“Dengan adanya Perda, pengembang yang tidak menyerahkan fasum dan fasosnya, akan ada sanksi, yakni sanksi administrasi,” tukas Agung.