Pemkot Cirebon Raih Opini WTP Lima Kali Berturut-turut

Bagikan Artikel Ini

KOTA CIREBON, DBFM – Selama lima kali berturut-turut Kota Cirebon meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.

Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis, mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jabar, tim pemeriksaan LKPD Pemda Kota Cirebon, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon selaku tim penyusun LKPD, tim review dari Inspektorat serta semua pihak yang telah mendukung untuk kelancaran penyusunan LKPD tahun anggaran 2020.

“Ini kelima kalinya, secara berturut-turut Pemda Kota Cirebon mendapatkan opini WTP dalam laporan keuangannya,” kata Azis, usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tahun anggaran 2020, Jumat, (21/5/21).

Dijelaskan Azis, laporan keuangan yang baik akan menjadi sumber informasi strategis bagi setiap pengambil keputusan. Untuk itu, Pemda Kota Cirebon selalu serius menindaklanjuti semua hasil pemeriksaan dari BPK.

“Pelaporan keuangan yang baik tidak hanya berujung pada pencapaian opini WTP, namun ada hal yang lebih penting, yaitu laporan keuangan tersebut akan menjadi sumber informasi yang sangat strategis, khususnya untuk setiap pengambilan keputusan di Kota Cirebon,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Azis, Pemda Kota Cirebon sangat serius dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan daerah melalui action plan yang dilaksanakan secara menyeluruh di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Sehingga tidak terbatas pada SKPD yang menjadi temuan oleh BPK. Selain itu, Pemda Kota Cirebon juga selalu memonitor perkembangan penyelesaian hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh seluruh SKPD, serta memastikan bahwa perbaikan tersebut telah dilaksanakan dengan baik,” ungkap Azis. 

Seperti diketahui, sesuai amanat UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU No 15 tahun 2006 tentang BPK dan UU No 23 tahun 2014  yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah di kabupaten dan kota di Jabar diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selanjutnya laporan keuangan tersebut diaudit untuk diberikan penilaian.

Bagikan Artikel Ini