Yuhuu..Keluar Masuk Ciayumajakuning Tak Perlu Surat Bebas Covid-19

Bagikan Artikel Ini

CIREBON, DBFM — Pemerintah resmi melarang mudik lebaran tahun ini dan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah yang berlaku tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.

Kendati demikian, pemerintah menetapkan sejumlah wilayah aglomerasi yang dapat pengecualian pergerakan kendaraan. Wilayah aglomerasi adalah beberapa kabupaten/kota yang berdekatan yang mendapat izin melakukan pergerakan.

Namun, berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan No.13 tahun 2021, wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) tidak termasuk dalam aglomerasi.

Adapun itu, Kepala daerah Ciayumajakuning menggelar pertemuan terkait aglomerasi yang bertempat di Kantor Bupati Cirebon, Kamis, (06/05/2021).

Hasil dari pertemuan disepakati bahwa untuk keluar masuk daerah di Ciayumajakuning warga cukup tunjukkan kartu identitas dan tidak mengharuskan ada surat hasil bebas Covid-19.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan, banyak warga kabupaten atau kota yang bekerja dan beraktivitas di luar wilayah, bila ada pengetatan dengan berbagai ketentuan lainnya akan sangat berdampak.

“Oleh karena itu, kepala daerah se-wilayah Ciayumajakuning sepakat untuk tidak menerapkan kebijakan kaku dan menerapkan fleksibilitas di daerah perbatasan. Hasil pertemuan ini akan dilaporkan ke Gubernur Jabar dan Kemendagri yang sifatnya sebagai pemberitahuan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi menjelaskan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah Ciayumajakuning sangat dinamis. Untuk itu kepala daerah di wilayah Ciayumajakuning sepakat untuk melakukan fleksibilitas di wilayah perbatasan. 

“Wilayah Ciayumajakuning memiliki satu plat nopol, yaitu E. Nopol ini sebenarnya sudah menunjukkan aglomerasi, sehingga penyekatan ini yang akhirnya jadi masalah,” kata Agus.

Hal senada diungkapkan Bupati Kuningan Acep Purnama, dengan adanya surat keterangan bebas Covid-19 setiap kali melakukan perjalanan ke sejumlah daerah di wilayah Ciayumajakuning dinilai cukup memberatkan masyarakat.

“Untuk masyarakat hanya perlu melampirkan surat keterangan jalan dari desa atau kelurahan, Sedangkan untuk pekerja, cukup melampirkan surat keterangan yang dibubuhkan tanda tangan pimpinan perusahaan”, tukasnya.

Bagikan Artikel Ini