Komite Pemantau Korupsi Nasional Laporkan Kejari Kota Cirebon ke Kejagung

KOTA CIREBON — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon dilaporkan Komite Pemantau Korupsi Nasional (Konstan) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia.

Ketua Konstan, Imam Hermanto mengatakan Pelaporan atas dasar dugaan penyalahgunaan wewenang Kejari Kota Cirebon atas penanganan dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon tahun anggaran 2019.

“Surat laporan telah dikirimkan ke Kejagung pada tanggal 4 Desember 2020, dan baru kali ini Kejari Kota Cirebon yang dilaporkan ke Kejagung, Kejari di lain tempat belum pernah,” tegas Imam, Kamis, (14/1/2021).

Pihaknya menerangkan kesalahan yang dilakukan Kejari Kota Cirebon yakni langkah dalam memproses dugaan korupsi di DLH tidak terlebih dahulu koordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Kami menilai, langkah Kejari ini telah melanggar APIP, setiap penanganan kasus dugaan korupsi dilingkungan Pemerintah Daerah, seharusnya diperiksa dulu oleh APIP, kelebihannya berapa, kemudian diberikan waktu 60 hari untuk mengembalikan,” ungkapnya.

Imam menjelaskan berdasarkan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Kemendagri, Kejaksaan Agung, dan Polri, harusnya diperiksa terlebih dahulu oleh Inspektorat.

“Jika ditemukan adanya kerugian negara, maka diberikan waktu untuk pengembalian uang terlebih dahulu,” jelasnya.

Dengan sudah ditanganinya kasus ini oleh Kejari, Imam berujar, Inspektorat Kota Cirebon tidak berani melakukan audit atau pemeriksaan internal karena kasus tersebut sudah ditingkatkan statusnya dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan.

Pihaknya memaparkan dalam PKS antara Kemendagri, Kejagung RI, dan Polri No.119-49 tahun 2018, No. B-369/F/Fjp/02/2018, dan No B/9/II 20 tentang kordinasi APIP dengan APH dalam penanganan lapdumasyarakat yang berindikasi tipikor pada penyelenggaraan pemerintah daerah.

Ia pun memastikan kasus dugaan Tipikor ini sebelum diproses APH terelebih dahulu diperiksa oleh APIP mengenai berapa anggaran negara yang dirugikan.

“Kami juga pernah berdiskusi dengan Kejagung RI. yang ujungnya, mempertanyakan kenapa Wali Kota Cirebon tidak protes terhadap kasus dugaan Tipikor ini,” tandasnya.