KABUPATEN CIREBON, DBFM - Demi mempercepat pengesahan kebijakan tata ruang dan sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) strategis, DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna pada Rabu, 6 November 2024. 

Salah satu fokus utama rapat ini adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang akan menangani beberapa Raperda prioritas, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Tata Tertib (Tatib) DPRD. 

Dalam rapat tersebut, R. Hasan Basori, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, menegaskan pentingnya percepatan pengesahan RTRW, meski batas waktu yang ditetapkan sebelumnya sudah lewat. 

Hasan mengungkapkan bahwa keterlambatan pengesahan RTRW terjadi karena dinamika politik di penghujung periode sebelumnya. 

“Walau tenggat waktu telah terlewati, kami berusaha menyelesaikan proses pengesahan RTRW dengan mempertimbangkan berbagai persetujuan yang sudah kami peroleh,” ungkapnya. 

Hasan menambahkan bahwa dukungan dari Kementerian Dalam Negeri sangat diharapkan untuk memastikan proses ini berjalan tanpa kendala regulasi. 

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa DPRD telah menerima sejumlah persetujuan dari kementerian terkait, yang memungkinkan pembahasan di pansus hanya mencakup tinjauan umum tanpa perlu kajian lebih mendalam. 

Selain Pansus RTRW, sejumlah Pansus lain juga dibentuk untuk menggarap Raperda yang menyangkut kepentingan masyarakat luas diantaranya, pansus bantuan hukum untuk masyarakat miskin, Pansus Kebudayaan, dan Pansus Kepariwisataan. 

"Masing-masing pansus dikoordinasi oleh anggota DPRD yang ditunjuk, dengan harapan proses pembahasan dan pengesahan Raperda tersebut bisa diselesaikan secara efektif," ucapnya. 

Pembentukan pansus ini menunjukkan komitmen DPRD Kabupaten Cirebon dalam merespons berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari penataan ruang hingga perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu. 

"Diharapkan, peraturan-peraturan yang segera disahkan ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Kabupaten Cirebon di masa depan," tandasnya.