KABUPATEN CIREBON, DBFM - Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan peningkatan pelayanan maksimal kepada masyarakat berbasis elektronik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i dan Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto turut menghadiri rapat pendampingan evaluasi SPBE se-Jawa Barat.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman di Hotel Grand Mercure Setiabudi, Bandung, Selasa (28/5/2024).

Herman Suryatman menyampaikan, acara ini bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada Kabupaten/Kota demi meningkatkan kematangan SPBE di Jawa Barat.

"Pendampingan evaluasi SPBE ini adalah proses penilaian dan bantuan ahli terhadap teknologi yang digunakan pemerintah termasuk memeriksa kinerja," ungkapnya.

Selain itu, juga memberikan saran perbaikan dan mendukung implementasi untuk memastikan sistem itu apakah sudah efisien, aman, dan memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

"Kerjasama sinergis ini demi tercapainya pelayanan maksimal kepada masyarakat yang berbasis elektronik pada pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan khususnya Pemerintahan Kabupaten Cirebon," ucapnya.

Menurutnya, pemantauan dan evaluasi SPBE ini untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Diharapkan bisa menghasilkan indeks secara inkremental, dan akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE,” tandasnya.

Sementara, Sekda Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i, menargetkan dan meningkatkan nilai SPBE Kabupaten Cirebon demi mencapai cluster yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Pihaknya pun berharap, Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE dapat digunakan menentukan strategi tindak lanjut dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh.

“Itu semua dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi,” pungkas Hilmy.