DPD RI Pilih Kota Cirebon Untuk Uji Sahih RUU Keolahragaan

DPD RI Pilih Kota Cirebon Untuk Uji Sahih RUU Keolahragaan

Like
360
0
Senin, 06 Juli 2020
News


Komite III DPD RI bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) Kota Cirebon menyelenggarakan uji sahih RUU Keolahragaan Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan penyusunan RUU Keolahragaan Nasional yang sedang diinisiasi oleh Komite III DPD RI pada tahun 2020 ini.

Kegiatan uji sahih selain dihadiri oleh rombongan Komite III DPD RI, juga dihadiri oleh pengurus KONI Kota Cirebon dan organisasi cabang olahraga, jajaran Pemkot Cirebon serta rombongan dari Komite III DPD RI.

Walikota Cirebon, Nasrudin Azis dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada rombongan DPD RI karena kepercayaannya menyelenggarakan kegian uji sahih di Kota Cirebon.

“Kota Cirebon baru pertama kali ini berpartisipasi dalam kegiatan pembahasan sebuah RUU, sehingga aspirasi masyarakat Kota Cirebon diharapkan dapat memperkaya materi RUU”, tegas Azis, Jumat (06/07/2020).

Walikota menyoroti prestasi olahraga Indonesia yang semakin menurun. Azis juga menyebut, Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan mengingat Indonesia pada tahun 70an pernah menjadi macan asia tenggara di bidang olahraga.

“RUU Keolahragaan diharapkan mampu mendorong kembali prestasi olahraga Indonesia” ucapnya.

Bambang Sutrisno, senator asal Jawa Tengah yang juga Ketua Komite III DPD RI dalam sambutannya menyatakan bahwa dalam konteks kehidupan negara, olahraga menjadi bagian dan tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional.

“Pembinaan dan pengembangan olahraga harus ditempatkan dalam dalam kerangka spirit of the nation”, kata Bambang.

Kegiatan uji sahih yang dilaksanakan di salah satu hotel di Jalan Kartini Kota Cirebon menghadirkan beberapa narasumber yakni Prof. Rusli Lutan, praktisi pakar di bidang olahraga dan Agus Suherman, kadisporabud Kota Cirebon serta Del Asri yang mewakili tim ahli penyusun RUU.

Rusli Lutan dalam paparannya menyampaikan 3 model pengelolaan keolahragaan yang diadopsi oleh negara didunia, yakni dikelola oleh negara, dikelola oleh masyarakat dan dikelola secara bersama oleh negara dan masyarakat.

“Indonesia mengadopsi model ketiga yang melibatkan negara dan masyarakat dalam pengelolaan olahraga. Dalam perkembangannya kini, partisipasi dan dukungan swasta juga diharapkan dalam pengelolaan olahraga yakni dalam hal dukungan anggaran”, tandasnya.

Sementara itu, Del Asri menyoroti pengembangan dan pembinaan olahraga di daerah yang harus diperbaiki melalui RUU Keolahragaan ini. Padahal peningkatan prestasi olahraga nasional berangkat dari peningkatan prestasi olahraga daerah.

Menurutnya, pembinaan olahraga prestasi di daerah sangat lemah, kelemahan ini persoalan mendasar yakni minim dukungan anggaran bagi pengembangan olahraga.

“Harapan untuk sekedar mendapatkan hibah atau bantuan dari pemerintah di berbagai kegiatan keolahragaan pun pupus karena tidak adanya perhatian pimpinan di daerah”, ucapnya.

Oleh karena itu Komite III DPD RI dalam penyusunan RUU Keolahragaan ini memasukan perihal kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran minimal 2% bagi olahraga. Selain itu untuk pelaksanaan di berbagai kegiatan olahraga di daerah, Komite III DPD RI mengambil sikap tidak melarang pejabat publik jadi pengurus organisasi olahraga.

Di tempat yang sama Agus Suherman berharap ada kebijakan tertulis yang memberikan prioritas kepada atlet dalam setiap seleksi CPNS atau pada perusahaan manapun.

“Melalui RUU yang digagas Komite III DPD RI, diharapkan penghargaan dan kesejahteraan atlet daerah di masa tuanya terjamin” pungkasnya.

News

151 posts | 0 comments

Comments are closed.

Menu Title